Criticizing The Argument of Albert Einstein About Tax

"The hardest thing in the world to understand is the Income Tax” - Albert Einstein. Seorang ilmuwan yang terkenal dengan penemuan teori relativitas, Albert Einstein, beropini bahwa pajak penghasilan merupakan hal tersulit di dunia. Terlepas ungkapan tersebut bermakna satir maupun tidak, tentulah timbul tanya, bagaimana bisa seorang ilmuwan di bidang fisika -yang sudah terbiasa berinteraksi dengan angka-angka- dapat melontarkan ungkapan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai negara, semenjak era Albert Einstein sampai dengan era Via Vallein, telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, masih saja ada anggapan bahwa bayar pajak itu sulit dan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Menurut Saad (2014), persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas sistem perpajakan serta pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[1]. Namun, menurut Sheffrin (2002), kompleksitas sistem perpajakan tidak serta merta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niatan wajib pajak untuk melakukan tax evasion[2].

Cost of compliance. Biaya kepatuhan pajak dalam sudut pandang wajib pajak adalah biaya yang timbul pada wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan undang-undang[3]. Biaya ini dapat bersifat kuantitatif antara lain biaya pegawai, tenaga ahli, perjalanan, pengiriman pos/ekspedisi, software, listrik, pulsa, dan semua biaya yang bernilai rupiah. Biaya kepatuhan juga dapat berupa biaya waktu (time to comply), biaya psikologis, dan biaya yang tidak bernilai uang lainnya. Berikut merupakan data hasil analisis PriceWaterhouseCoopers dan World Bank dalam “Paying Taxes 2017”

Peringkat Indonesia dalam kemudahan membayar pajak di posisi 104.

Total tarif pajak Indonesia (PPh badan, PPh 21, dan lainnya)  sebesar 30,6 persen.

Jumlah pembayaran pajak di Indonesia sebanyak 43 jenis pembayaran.

Time to comply PPh badan, PPh 21, dan PPN di Indonesia rata-rata 221 jam.

Time to comply pada permohonan restitusi pajak PPN di Indonesia rata-rata 18 jam.

Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh restitusi PPN rata-rata 30,9 minggu.

Untuk meningkatkan capaian sebagaimana data yang telah disebutkan sebelumnya, maka Indonesia dapat menerapkan rekomendasi good practice administrasi pajak menurut World Bank antara lain offering electronic filing and payment, keeping it simple (one tax base, one tax), Adopting self-assessment as an effective tool for tax collection[4].

Ease of doing business. Kebutuhan akan kemudahan administrasi perpajakan telah direspon oleh berbagai negara di dunia. Di Indonesia, kemajuan teknologi telah dimanfaatkan demi kemudahan proses bisnis dan layanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan e-governance pada berbagai layanan perpajakannya. Pada layanan pendaftaran wajib pajak, DJP menerapkan e-registration. Pada layanan konsultasi dan pengaduan ada “kring pajak” 1500200 yang telah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Pada layanan pelaporan, DJP menyuguhkan e-filing dengan tagline “mudah, cepat, dan aman”. Bahkan, untuk wajib pajak orang pribadi pegawai/karyawan telah disediakan SPT Tahunan siap saji (draft SPT tahunan). Pada layanan penerbitan faktur pajak, DJP mempermudah wajib pajak dengan layanan e-faktur. Pada layanan pembayaran pajak, wajib pajak tidak perlu lagi repot-repot mengisi SSP, cukup melalui layanan e-biling. Kemudahan ini patut diapresiasi, tinggal bagaimana mengatasi solusi permasalahan gangguan pada saat wajib pajak berbondong-bondong mengakses layanan tersebut. Singkatnya, ease of doing business di Indonesia telah berdampak positif bagi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pengawasan wajib pajak. Biaya kepatuhan wajib pajak dapat berkurang karena adanya layanan berbasis online.

Simplifying tax system. Hal yang paling fundamental dalam kompleksitas pajak adalah sistem perpajakan itu sendiri misalnya yurisdiksi, basis perpajakan, struktur tarif pajak, jumlah dan sifat pembebanan pajak[5]. Salah satu kebijakan penyederhanaan sistem perpajakan adalah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau pajak 1 persen dari omset. Kebijakan pemerintah Indonesia ini bahkan diulas oleh PriceWaterhouseCooper dan World Bank dalam bukunya yang berjudul “Paying Taxes 2017”. Kebijakan PP 46 diharapkan dapat meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan meminimalkan sengketa antara wajib pajak dengan DJP. Terlepas dari pro dan kontra tarkait besaran tarif PP 46, hal yang terpenting dari kebijakan ini adalah dapat dengan mudah diterapkan oleh wajib pajak UMKM. Penggunaan satu tarif dengan batasan omset dalam lingkup model bisnis UMKM yang beraneka ragam tentunya menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah perlu melakukan perbaikan ketika kebijakan ini kurang relevan dan perlu dilakukan perbaikan.

Simplifying tax law. Rumus keberhasilan reformasi pajak adalah melalui pengupayaan penyederhanaan atau simplifikasi peraturan perpajakan[6]. Momentum amnesti pajak di tahun 2016 bertepatan dengan agenda nasional reformasi peraturan pajak serta agenda internasional automatic exchange of information (AEoI) harus dimanfaatkan pemerintah dengan baik. Peraturan perpajakan sangat kompleks, terdiri di semua hirarki dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak. Perubahan di salah satu kebijakan akan berdampak domino pada perubahan kebijakan lain. Sehingga, biaya kepatuhan dari sisi DJP baik berupa uang maupun waktu akan terkuras untuk sekedar mengubah kebijakan. Di sisi lain, peraturan pajak yang kompleks dan rigid dimaksudkan agar tidak adanya ruang abu-abu namun penyederhanaan peraturan haruslah menjadi elemen yang penting dari sebuah peraturan. Selain itu, sinergi antar instansi maupun asosiasi wajib pajak diperlukan untuk memberikan aspirasi yang berguna bagi penyederhanaan peraturan pajak.

Conslusion. Kemudahan memenuhi kewajiban perpajakan setidaknya dapat memperbaiki persepsi wajib pajak tentang bagaimana kompleksitas kewajiban pajak. Semakin dipermudah, maka wajib pajak akan mudah pula untuk mengerti. Semakin wajib pajak mengerti, maka semakin rendah biaya kepatuhan. Semakin rendah biaya kepatuhan, maka wajib pajak akan tergerak untuk patuh pajak. Solusi pada aspek ease of doing business dapat berupa optimalisasi penerapan e-registration, e-filing, e-faktur, e-biling, dan program e-governance lainnya. Solusi pada aspek penyederhanaan sistem perpajakan dapat berupa penyederhanaan basis perpajakan, tarif pajak, optimalisasi PP 46. Solusi pada aspek penyederhanaan peraturan berupa perumusan peraturan yang adil, sederhana, dan mudah dimengerti serta tepat waktu. Kalau bukan saat ini, maka anak cucu kita suatu saat nanti akan mematahkan argumen Albert Einstein dengan gagahnya berkata, “Nowadays, taxation is NOT the hardest thing in the world anymore. You guys just googling, calling 1500200, or asking Account Representatives. Then your problem solved”. :)

Referensi:

Budak, Tamer & James, Simon & Sawyer, Adrian. (2016). The Complexity of Tax Simplification: Experiences From Around the World. Rethinking Investment Incentives. 1-10. 10.1057/9781137478696_1.

Evans, Christopher. (2008). Taxation Compliance and Administrative Costs: An Overview. Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community. 447-468.

Forest, A., & Sheffrin, S. (2002). Complexity and Compliance: An Empirical Investigation. National Tax Journal, 55(1), 75-88. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41789600.

Natrah Saad, Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View, In Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 2014, Pages 1069-1075, ISSN 1877-0428, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590.

PriceWaterhouseCoopers, World Bank. 2017. Paying Taxes 2017 diunduh dari https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes-2017.html diakses pada 18 Oktober 2017.

Forbes. https://www.forbes.com/sites/robertwood/2013/09/20/20-inspirational-quotes-about-taxes diakses pada 18 Oktober 2017.

Hukum Online, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587370d52e264/penyederhanaan-peraturan-jadi-rumus-reformasi-perpajakan. Diakses pada 18 Oktober 2017.

World Bank. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices diakses pada 18 Oktober 2017.

---

[1] Natrah Saad, Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View, In Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 2014, Pages 1069-1075, ISSN 1877-0428, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590.

[2] Forest, A., & Sheffrin, S. (2002). Complexity and Compliance: An Empirical Investigation. National Tax Journal, 55(1), 75-88. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41789600

[3] Evans, Christopher. (2008). Taxation Compliance and Administrative Costs: An Overview. Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community. 447-468.

[4] World Bank. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices diakses pada 18 Oktober 2017

[5]Budak, Tamer & James, Simon & Sawyer, Adrian. (2016). The Complexity of Tax Simplification: Experiences From Around the World. Rethinking Investment Incentives. 1-10. 10.1057/9781137478696_1.

[6] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587370d52e264/penyederhanaan-peraturan-jadi-rumus-reformasi-perpajakan

Read More

It Doesn’t Matter How Much Your Tax Payment

Sebagai pembuka, saya akan memberikan fakta yang sungguh memprihatinkan sekaligus mencengangkan.

Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta

Jumlah penduduk bekerja 93,72 juta.

Jumlah wajib pajak kurang lebih 36 juta.

Jumlah wajib pajak lapor sebanyak kurang lebih 16,5 juta.

Jumlah wajib pajak bayar sebanyak kurang lebih 2 juta.

Sedangkan, jumlah pegawai pajak 39 ribu.

Data dan fakta di atas bisa ditarik simpulan,  (1) kepatuhan wajib pajak rendah baik bayar maupun lapor pajak (2) masih banyak masyarakat yang belum menjadi wajib pajak.  Target pajak hampir pasti selalu meningkat, namun kondisi perekonomian tak selalu meningkat. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kepatuhan pajak. Rendahnya kepatuhan tersebut memperluas deviasi antara target pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Banyak yang berpendapat bahwa target pajak terlalu tinggi. Terlepas dari pendapat tersebut, target tersebut disusun dengan berbagai asumsi ekonomi. Tidak penting memperdebatkan target, yang terpenting adalah, bagaimana semua elemen negara berkomitmen untuk dapat bersinergi mencapai target penerimaan pajak.

            Voluntary compliance is all about what should taxpayer do, but in fact? Voluntary compliance secara teori memang terlihat indah sekali. Namun pada tataran praktik, tidak selalu demikian. Ada masyarakat yang taat ada masyarakat yang kurang taat, ada pula masyarakat yang tidak taat. Ada masyarakat yang tidak perlu diawasi, ada masyarakat yang perlu diawasi. Maka, tentunya perlu diciptakan konsep yang seimbang mengenai bagaimana instrumen power dan trust diterapkan. Voluntary compliance dibangun dengan maksimal, kemudian enforce compliance juga haru diterapkan. Keduanya diterapkan secara seimbang.

            Inklusi pajak pada kurikulum pendidikan. Inklusi pajak pada kurikulum pendidikan diharapkan dapat memberikan pengetahuan generasi muda penerus bangsa tentang apa itu pajak, mengapa harus membayar pajak, bagaimana cara patuh pajak. Simpelnya, kids jaman now diberikan pengetahuan yang memadai agar bisa membedakan mana pajak penghasilan, mana pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak-pajak lainnya. Kurikulum patuh pajak ini perlu dimasukkan dalam pembelajaran sejak taman kanak-kanak sampai dengan SMA. Pada taman kanak-kanak misalnya, diberikan simulasi tentang pentingnya memberi, bergotong royong, serta taat kepada peraturan. Pada jenjang berikutnya, akan lebih secara teknis disesuaikan dengan level pendidikannya. Sehingga, sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang kids jaman now ini akan menjadi wajib pajak yang ngerti dan patuh pajak. Saya yakin bisa, kalau beberapa dari kita ditanya, “apa nama kerajaan pertama di Indonesia?” pasti akan sepakat menjawab Kerajaan Kutai. Begitulah mudahnya menanam pengetahuan pada kurikulum sekolah sehingga  diharapkan pengetahuan masyarakat akan pajak menjadi meningkat.

            Inklusi pajak pada layanan pemerintah. Pengetahuan dan kepatuhan pajak bisa ditingkatkan melalui mekanisme tax clearance  atau sekarang dikenal dengan nama Konfirmasi Status Wajib Pajak. Semua layanan pemerintah diharapkan sudah menerapkan ini, Misalnya pada perizinan usaha, perlu dipastikan kewajiban pajaknya. Sudahkah terdaftar, sudahkah melapor, sudahkah membayar. Apabila diterapkan pada level kecamatan, paling tidak itu dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pengetahuan pajaknya. Masyarakat di-enforced untuk patuh pajak melalui mekanisme persyaratan layanan pemerintah. Nantinya diharapkan akan berubah menjadi voluntary compliance.

            Pertukaran data instansi pemerintah. Sesama instansi pemerintah, tetapi faktanya masing-masing keukeuh merahasiakan data masing-masing. Padahal informasi perbankan yang jelas-jelas diperlukan kerahasiaan, dikecualikan kerahasiaannya untuk keperluan perpajakan. Informasi dari instansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan unsur power pada DJP agar masyarakat yang belum patuh pajak dapat dilakukan himbauan untuk patuh pajak. Pertukraran data saat ini pun harus melalui mekanisme MoU padahal jelas-jelas ada aturan mengenai pemberian data untuk tujuan perpajakan. Yaitu PP 31 tahun 2012 jelas bahwa instansi pemerintah memberikan data dan informasi untuk tujuan perpajakan. Namun pada praktiknya, belum berjalan optimal.

            It doesnt matter how much your tax payment, the most important thing is how much you care of your country. Inklusi pajak pada kurikulum pendidikan, inklusi pajak pada layanan pemerintah, dan pertukaran data instansi pemerintah dapat menjadi solusi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Jika sudah “tahu” maka diharapkan akan menjadi “dekat”. Sedari dini dipupuk pengetahuannya tentang pajak, serta mindset nya tentang pentingnya bergotong royong membangun negara. Pelajaran sejarah tak hanya memberikan pemahaman mengenai pencapaian kemerdekaan, tetapi ditekankan pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan melalui pajak. Layanan pemerintah yang disertai dengan tax clearence diharapkan dapat memaksan masyarakat untuk ke kantor pajak, sehingga menjadi tahu dan menjadi kenal kemudian “dekat”. Pertukaran data dari instansi pemerintah merupakan bentuk komitmen sinergi antar instansi pemerintah bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang dapat dianalogikan sebagai “darah” bagi kegiatan pembangunan.  Sekali lagi, It doesnt matter how much your tax payment, the most important thing is how much you care of your country.

           

           

           

Read More

Daycare di Bintaro Pondok Aren Ciputat

Bagi working mom tentunya perlu ada beberapa pertimbangan dalam pengasuhan anak. Salah satunya adalah apakah akan merekrut asisten rumah tangga (ART) atau menitipkan anaknya di Daycare.Memilih ART lebih sulit ketimbang memilih daycare. Mengapa, karena memilih daycare bisa berdasarkan referensi teman-teman yang sudah menitipkan anaknya di daycare tersebut, melalui survai langsung, melalui biaya bulanan (ini juga sangat menentukan hehe), stimulasi apa saja yang diberikan, dan informasi lainnya. Sedangkan memilih ART harus selektif, karena cuma satu orang hehe, sehingga perlu dipastikan betul bagaimana si mbak ART nya dalam mengasuh anak.

Oh iya, bagi yang belum tau apa itu daycare, sumber dari wikipedia.org, Day care, daycare, child day care, or childcare is the care of a child during the day by a person other than the child's legal guardians, typically performed by someone outside the child's immediate family. Day care is typically an ongoing service during specific periods, such as the parents' time at work.

Bahasa Indonesianya.... "Penitipan anak, tempat penitipan anak, penitipan anak, atau penitipan anak adalah perawatan anak pada siang hari oleh orang lain selain wali hukum anak, yang biasanya dilakukan oleh seseorang di luar keluarga dekat anak tersebut. Perawatan siang hari biasanya merupakan layanan yang berkelanjutan selama periode tertentu, seperti waktu orang tua di tempat kerja."

Nah, bagi yang di sekitar bintaro, ada beberapa referensi daycare yang bisa disurvai. Ingat ya, penting sekali untuk melakukan survai terutama di weekday, dan kalau bisa tanpa perlu janjian dengan pihak daycare. Jadi, semacam inspeksi mendadak (sidak). Hal ini dengan pertimbangan bahwa, kalau kita janjian dulu, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh pihak daycare agar menarik minat calon pelanggan. Nah, kalau survai mendadak kan kondisinya apa adanya dan tidak dibuat-buat.

1. Cubby House Day Care

Di Bintaro ada 2 cabang. Yang pertama di Jalan Puter Raya Blok EC3 No. 1  Sektor 5 – Bintaro, dan  di Jalan Rajawali 1 Blok Hd 12/20 Bintaro sektor 9. Mba pengasuhnya dipanggil guru dan berjilbab semua. Tempatnya pun representatif. Cabang di sektor 9 tempatnya lebih luas dibanding dengan sektor 5 namun halaman bermainnya lebih kecil. Di sektor 5 halamannya lebih rindang dan dekat dengan penjagaan pos satpam. Cubby House Bintaro merupakan salah dua dari cabang Cubby house pusat yang ada di Cibubur. http://cubbyhousedc.com/ 

2. Little Sunshine

Daycare ini dekat dengan PKN STAN, tepatnya di jalan perkici  . Little sunshine juga tempatnya representatif, terdapat CCTV dan laporan harian anak. http://little-sunshine-daycare.business.site/

3. Bulan Bintang Day Care

Beralamat di Pondok Kacang, Cluster Prima Garden. Owner nya sangat responsif dalam membalas pesan calon pelanggan. http://bbdaycareandpreschool.blogspot.co.id/

4. Little Tree Day Care

Beralamat di Bintaro Sektor 3 blok AA. Nah untuk daycare ini minimal untuk anak 1 tahun. Pengajarnya katanya sih teacher gitu.

5. Bright Ichsan Generation (BIG)

Ini ada di Kebayoran Arcade III Bintaro sektor 7. Alamat website nya http://gim-care.com/layanan-kami/big-day-care/

6. Baby Kangaroo Daycare Veteran

Daycare ini beralamat di Gang Kemuning No.98A, Bintaro Pesanggrahan.

 

Read More

Fixing Tax Compliance For Synergitic Climate Between Tax Payer and Government

"If you think (fixing) tax compliance is expensive, try non-compliance!”[1]. Beberapa minggu yang lalu, lini masa di salah satu jagad media sosial diwarnai dengan adanya niatan seorang penulis terkenal yang ingin berhenti menerbitkan buku melalui penerbit. Alasan penulis - yang kebetulan merupakan lulusan fakultas ekonomi dan jurusan akuntansi - itu sederhana. Menurutnya pemungutan pajak royalti terhadap penulis dianggap kurang adil. Menteri Keuangan pun ikut menanggapi tulisan tersebut, dan secara sigap berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan dialog perpajakan dan pekerja seni selang beberapa hari kemudian. Berbalut acara yang serius dan formal namun santai, tak segan para undangan bertanya dan memberikan masukan untuk pemerintah khususnya dalam bidang penulisan buku maupun penciptaan karya seni. Setelah melihat dialog yang disiarkan livedi media sosial, terbersit sebuah hikmah akan pentingnya dialog dan komunikasi yang bersifat dua arah langsung antara wajib pajak dengan pejabat negara yang kredibilitasnya diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Komunikasi dua arah inilah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan, tingkat pengetahuan wajib pajak, dan pada ujungnya akan meningkatkan voluntary compliance atau kepatuhan secara sukarela terhadap kewajiban perpajakan. Kisah di atas merupakan pemantik ide bagi penulis untuk memberikan gagasan untuk pemerintah mengenai usaha meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan tagline“if you think (fixing) tax compliance is expensive, try non-compliance”.

Do we need to go back to the official assessment system with our brand new organizational culture? Ada dilema yang muncul mengenai keputusasaan di tengah rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia meskipun usaha keras sudah dilakukan. Pemungutan pajak sudah berganti mahzab dari official assessment ke self assessment. Tak jarang orang yang berkata bahwa lebih baik pemungutan pajak kembali menganut official assessment meskipun secara teoritis sistem self assessment lebih baik. Menurut Kirchler (2007), terdapat dua dimensi utama dalam kepatuhan pajak, yaitu the power of tax authorities and the trust in tax authorities[2].Sistem perpajakan self assessment mempunyai kelebihan dari sisi trust Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, perlu usaha yang keras bagi pemerintah untuk membangun voluntary compliance seperti yang sedang dilakukan saat ini. Sedangkan, sistem official assessment sendiri mempunyai kelebihan dari sisi power otoritas pajak dalam menghitung kewajiban pajak Wajib Pajak dengan benar. Namun, pada sisi reason based trust dari Wajib Pajak kepada DJP cenderung rendah walaupun implicit trust dan enforced compliance nya bisa menjadi tinggi. Asumsi di atas adalah DJP dalam kondisi sudah menerapkan modernisasi dan reformasi birokrasi. Sistem pemungutan pajak self assesment lebih mengarah ke pendekatan antagonistic climate. Sedangkan official assessment mengarah ke pendekatan synergistic climates.Analogi antagonistic climate layaknya “polisi dan penjahat” sedangkan analogi synergitic climates layaknya “pelayanan dan klien”[3]. Pada era media sosial seperti sekarang ini, penerapan enforced compliance dapat memberikan excess adanya kegaduhan Wajib Pajak yang disuarakan melalui media sosial. Sehingga sistem self assessment, reason based trust, serta voluntary compliance merupakan kerangka yang sangat penting saat ini.

Which one is good? Voluntary or enforced? Kirchler (2007) menciptakan suatu model kerangka kepatuhan pajak yang dinamakan “slippery slope” yang jika kita terjemahkan artinya adalah lereng licin. Kerangka tersebut melibatkan dua dimensi yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya yaitu power of authorities yang menciptakan iklim antagonis (antagonistic climate) dan trust in authorities yang menciptakan iklim sinergi (synergitic climate). Pada risetnya, Kirchler mempertimbangkan tujuh faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan berdasarkan dimensi power dan trust. Faktor pertama, probabilitas audit lebih memerlukan power karena Andreoni, Erard, & Feinstein (1998) dalam risetnya berpendapat bahwa objektivitas dalam probabilitas audit memiliki pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan pajak. Faktor kedua, denda memerlukan dimensi power sebagai bagian dari analogi “polisi dan penjahat” maupun trust sebagai retribusi yang memadai bagi perilaku yang merugikan komunitas “pelayan dan klien”. Ketiga, tarif pajak seharusnya menggunakan pendekatan trust karena tarif yang rendah sekalipun jika Wajib Pajak tidak percaya kepada DJP maka kepatuhan tetap akan rendah.Keempat, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menggunakan dimensi trust, karena semakin rendah pengetahuan terhadap pajak maka trust juga rendah. Kelima dan keenam, Sikap terhadap pajak dan norma sosial membutuhkan power maupun trust. Faktor terakhir, keadilan pemungutan membutuhkan dimensi trust . Perdebatan mengenai kepatuhan mana yang baik, sejatinya voluntary compliance merupakan pilihan utama, tetapi pada tataran praktis, keduanya sama-sama dibutuhkan karena bisa dimungkinkan terjadi transformasi kepatuhan wajib pajak menjadi voluntary compliance.

Information is important for tax authorities for decision making. Solusi utama menurut penulis saat ini adalah kembali mengacu kepada paragraf pertama disertai dengan sudut pandang pada paragraf kedua dan ketiga. Kehumasan, komunikasi dua arah serta penyuluhan harus lebih diperkuat. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai banyak direktorat teknis di bidang perpajakan, namun hanya mempunyai satu direktorat kehumasan. Alangkah baiknya apabila proses penciptaan kebijakan perpajakan dimulai dari adanya dialog dengan stakeholder dalam hal ini adalah Wajib Pajak sehingga akan lebih merefleksikan komunikasi dua arah antara “pelayan dan klien” sesuai dengan pendekatan synergitic climates. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai dan sembilan direktorat teknis, dua direktorat teknologi informasi, tiga direktorat supporting, dan satu direktorat kehumasan yaitu Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Pada tahap pasca penerbitan peraturan perundang-undangan, DJP mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi yang optimal termasuk menerima masukan terkait perbaikan mengenai kebijakan terkait tujuh faktor yang telah dibahas pada paragraf ketiga. Pada level kantor instansi vertikal juga harus diperkuat fungsi kehumasan, komunikasi, dan penyuluhan untuk perbaikan kebijakan. Pada akhirnya, kepercayaan (trust)masyarakat  meningkat dan kewenangan (power) yang dimiliki DJP juga optimal. Namun, peran penegakan hukum juga tidak boleh terlewatkan untuk menangani Wajib Pajak yang tidak patuh.

Conclusion. Singkatnya, kepercayaan masyarakat menjadi bagian yang terpenting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Probabilitas audit, penetapan denda, besarnya tarif, tingginya pengetahuan perpajakan wajib pajak, sikap masyarakat terhadap pajak, norma sosial masyarakat, dan keadilan menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Solusi riil nya adalah menguatkan fungsi kehumasan pada DJP agar terjadinya arus informasi dan komunikasi dua arah untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil bagi masyarakat. Kurikukulum pendidikan mengenai semangat patuh membayar pajak harus dilibatkan sedari dini agar menciptakan sikap dan norma sosial masyarakat terhadap pajak, minimal meningkatkan kesadaran bergotong royong untuk pembangunan negara. Pemanfaatan uang pajak pun harus dengan bijak digunakan oleh pemerintah karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Salah satu ide gila penulis yang mungkin dapat diterapkan nantinya adalah Indonesia menerapkan single obligation payment system, dimana masyarakat hanya cukup satu saja kewajiban dalam hidup bernegaranya, yaitu pajak. Satu kewajiban pajak menggratiskan semuanya. Indonesia bisa berguru pada keberhasilan Finlandia dalam “menggratiskan” layanan kepada warganya, dengan cukup membayar pajak. Hasilnya, masyarakatnya mempunyai trust yang tinggi kepada pajak. Semoga Indonesia pun bisa!

Referensi:

Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of tax authorities by concurrently diminishing or facilitating trust in tax authorities. Law & policy, 36(3), 290-313. https://doi.org/10.1111/lapo.12021.

James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein, “Tax Compliance,” Journal of Economic Literature Vol. 36, No.2, (Juni, 1998), 818-860.

Katharina Gangl, Eva Hofmann, Erich Kirchler, Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust, In New Ideas in Psychology, Volume 37, 2015, Pages 13-23, ISSN 0732-118X, https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001.

Kirchler, Erich & Hoelzl, Erik & Wahl, Ingrid. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology. 29. 210-225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.

https://www.linkedin.com/pulse/importance-tax-compliance-light-panama-papers-peter-grootensdiakses pada 26 September 2017.

---

[1] https://www.linkedin.com/pulse/importance-tax-compliance-light-panama-papers-peter-grootensdiakses pada 26 September 2017

[2]Kirchler, Erich & Hoelzl, Erik & Wahl, Ingrid. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology. 29. 210-225

[3] Ibid.

Read More

Mengenal lebih dekat tentang PASFinal

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laman pajak.go.id (laman resmi Direktorat Jenderal Pajak), diperoleh informasi yang penting diketahui oleh wajib pajak terkait PASFinal (Pengungkapan Aset Sukarela dengan tarif Final). Informasi tersebut antara lain:

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan
 

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.
Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Wajib pajak dapat menuju ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
   • bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
   • daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
   • daftar Utang serta dokumen pendukung;
   • dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.

 

Read More

PAS Final itu BUKAN amnesti pajak jilid dua

Sebagian pengusaha mulai "resah" akibat adanya isu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Namun, apakah benar isu tersebut? lantas, kalau pun tidak benar, apa yang diatur dalam peraturan tersebut? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan terkait isu ini.

Amnesti pajak di Indonesia telah usai terhitung pada tanggal 31 Maret 2017. Wajib Pajak banyak yang mengikuti kebijakan "langka" ini. Bagaimana tidak, tarif yang diberikan sangat rendah yakni mulai dari 0,5 persen, 2 persen, 3 persen, 4 persen, 5 persen, sampai dengan 10 persen. Keterlibatan langsung Presiden dalam sosialisasi amnesti pajak menambah minat wajib pajak dalam memanfaatkan kebijakan ini.

Hambatan yang terjadi selama amnesti pajak tentulah ada. Mulai dari gugatan oleh beberapa LSM, organisasi masyarakat. Selain itu terdapat hambatan terkait informasi yang beredar bahwa amnesti pajak itu wajib bagi semua wajib pajak. Ancaman sanksi 200 persen atas harta yang ditemukan kemudian hari setelah wajib pajak ikut amnesti pajak. Bahkan ancaman dari negara tetangga yang tidak ingin aset yang diinvestasikan di negaranya berpindah "pulang" ke Indonesia. Semua hambatan tersebut dapat dilalui dan amnesti pajak diklaim berhasil oleh pemerintah.

Lantas, pada 17 November terbitlah PMK 165/PMK.03/2017. Isu pun merebak, pengusaha resah, pemerintah dianggap berlebihan dalam memungut pajak. Pengusaha berpendapat bahwa peraturan ini adalah amnesti pajak jilid dua. Melalui acara talk show di salah satu televisi swasta, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa PMK 165/PMK.03/2017 bukanlah amnesti pajak jilid dua seperti isu yang beredar. Justru, pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan pajaknya. Jika wajib pajak "lupa" belum melaporkan hartanya TANPA dikenai denda. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila DJP menemukan adanya harta yang belum dilaporkan maka wajib pajak akan dikenai denda. Namun, dengan adanya peraturan ini yang dikenal dengan PAS Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan terif Final), denda tersebut DIHAPUSKAN. Wajib pajak cukup membayar pajak (tanpa DENDA) dengan tarif:

• 12,5 persen bagi wajib pajak berpengahasilan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar dan/atau  wajib pajak karyawan dengan penghasilan sampai dengan 632 juta.

• 25 persen bagi wajib pajak badan.

• 30 persen bagi wajib pajak orang pribadi.

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Dengan demikian, jelas bahwa, PASFinal BUKAN amnesti jilid dua. Mari manfaatkan momentum ini dengan baik.

 

Read More

Eradicating Tax Evasion, If I Were A Tax Policy Maker

Do you remember the big tax scandal by Asian Agri in Indonesia? The scandal caused a state loss of approximately 1.25 trillion rupiahs with a fine of 2.5 trillion rupiah. Asian Agri case was revealed after the justice collaborator or whistle blower was his former employee. The amount of income loss of the country is fantastic especially if Asian Agri is not the only taxpayers who do tax evasion. We turn to the topic of tax amnesty. The number of declarations of property made by the Taxpayer amounted to approximately 4.813 trillion rupiah. The fantastic amount may consist of declarations of property related to tax evasion. We move on to the panama papers international scandal. The scandal exposes state leaders, officials, politicians, businessmen, who employ the services of Mossack Fonseca law firm in Panama for business purposes, proprietary disguises, tax evasion, and even tax evasion. Based on these three topics, we can conclude that tax evasion is still a great public relations for the government, even for all Indonesians. One of the instruments to overcome the PR in my opinion is how taxation policy is able to muzzle tax evasion. If I have the authority to change taxation policy in Indonesia, which of the most important factors should be changed in order to reduce tax evasion in Indonesia?

For taxation, bank secrecy is more dangerous than a tax haven country. Tax haven country is indeed a haven for taxpayers in hiding wealth and business units. The existence of tax haven country is detrimental to the country taxpayer domicile because of the potential tax lost due to tax evasion and tax evasion. However, bank secrecy is much more disadvantageous because of the limited access of the Directorate General of Taxation (DGT) to know the potential for tax evasion. The solution, the Directorate General of Taxes is granted the authority to access banking data and financial transactions. That way, DGT can perform optimal supervision and can reveal the massive and systematic embezzlement through the analysis of financial transactions. Currently, the government has begun to implement regulations on the obligation to report assets in the form of taxpayers' assets in banks and financial institutions at certain balance limits. In the future, the information disclosure policy of banking and financial transactions for DGT can be a solution to detect the existence of tax evasion indication and to optimize the supervision of the taxpayer.

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Along with such an enormous authority when the disclosure of banking information access and financial transaction analysis is applied in the DGT, then the excess that can occur is the abuse of authority by unscrupulous employees. Therefore, the subsequent solution strengthens the internal DGT. The internal control system must run optimally to prevent abuse of authority by irresponsible persons. The internal control system is related to the addition of authority, such as legislation, tighter authorization, fairer reward and punishment, strengthening employees integrity, and adequate supervision. That way, such great authority can not be misused by unscrupulous employees.

Tax evasion is certainly closely related to tax compliance. Tax compliance is a classic problem that happened from the past until now. The problem of tax compliance is as old as taxes themselves [1]. According to Andreoni, tax compliance issues can be seen from public finance, law enforcement, organizational structure, employees, code of conduct, or a combination of all these aspects . Allingham and Sandmo theoretically through his research argued that if the taxpayer revealed and proven to embezzle, then carried out investigated all tax obligations for several years back, then the taxpayer will become obedient taxpayer [2]. The case of Asian Agri and Panama Papers was revealed after the whistle blower. That is, tax authorities are difficult to know and reveal the existence of tax evasion scandal. Improved tax rates, tax penalties, and increased tax audit budgets such as Allingham and Sandmo's opinion do not dampen Taxpayers' intentions for tax evasion. Law enforcement is the most important factor in muzzling tax evasion. Law enforcement here is not limited to enforcing the law, but revise the regulations so as to facilitate the government in combating tax evasion.

Tax evasion can be eradicated through the authority of access to banking information and financial transactions, internal strengthening of the organization at the Directorate General of Taxes, as well as law enforcement that creates a deterrent effect. Access banking information can maximize taxpayer supervision. The current tax oversight is like the "iceberg" phenomenon where the "biggest chunk" can not be touched by the DGT because of the lack of data and information bases. The authority to access data and banking information and financial transactions is expected to help overcome the phenomenon of "iceberg". Internal strengthening is expected to make DGT more solid and integrity despite the addition of authority. Taxpayer compliance is very sensitive when there are unscrupulous tax employees. Although done by one person, but the impact is remarkable for the trust of DGT and taxpayer compliance. Law enforcement that creates a deterrent effect is expected to lead to rethinking taxpayers to commit tax evasion. Ultimately, taxpayer compliance may increase and tax revenue targets can be achieved.

---

[1] James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein, “Tax Compliance,” Journal of Economic Literature Vol. 36, No.2, (Juni, 1998), 818-860.

[2] James Alm., Gary H. McClelland, dan William D. Schulze, G. Allingham dan Agnar Sandmo, “Why Do People Pay Taxes?”, Journal of Public Economics, (1992), 21-38.

Read More